Fenomena populisme telah menjadi kekuatan transformatif yang mendefinisikan ulang lanskap politik global dalam satu dekade terakhir. Secara mendasar, populisme merupakan sebuah ideologi tipis yang membagi masyarakat ke dalam dua kelompok antagonis: “rakyat yang murni” melawan “elit yang korup.” Kebangkitan narasi ini tidak hanya mengubah dinamika kompetisi politik domestik, tetapi juga merambat secara signifikan ke dalam cara sebuah negara berinteraksi dengan dunia internasional. Pergeseran ini menciptakan pola baru dalam kebijakan luar negeri yang cenderung lebih transaksional, personalistik, dan skeptis terhadap tatanan global yang sudah mapan.
Karakteristik Utama Populisme dalam Politik Modern
Populisme sering kali muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan ekonomi dan krisis identitas budaya akibat globalisasi yang dianggap tidak adil. Pemimpin populis biasanya menggunakan retorika yang menyederhanakan masalah kompleks menjadi narasi pertentangan antara kedaulatan rakyat dan campur tangan asing atau institusi supranasional. Mereka memposisikan diri sebagai satu-satunya perwakilan sah dari kehendak rakyat, yang kemudian memberikan mereka legitimasi untuk mempertanyakan efektivitas birokrasi tradisional, termasuk departemen luar negeri dan korps diplomatik. Gaya komunikasi yang provokatif dan langsung kepada massa melalui media sosial juga menjadi ciri khas yang membedakan mereka dari politisi konvensional.
Transformasi Kebijakan Luar Negeri Negara Populis
Dampak paling nyata dari naiknya kepemimpinan populis adalah terjadinya personalisasi kebijakan luar negeri. Keputusan strategis sering kali diambil berdasarkan insting atau kepentingan politik jangka pendek pemimpin, daripada melalui analisis mendalam dari lembaga pakar atau diplomat karier. Hal ini mengakibatkan kebijakan luar negeri menjadi sulit diprediksi dan sering kali mengalami fluktuasi tajam. Selain itu, negara dengan pemimpin populis cenderung menunjukkan sikap skeptisisme yang tinggi terhadap multilateralisme. Mereka memandang organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, atau WTO sebagai entitas yang membatasi kedaulatan nasional dan hanya menguntungkan elit global. Akibatnya, banyak negara mulai menarik diri dari perjanjian internasional atau memilih jalur bilateral yang dianggap lebih menguntungkan secara sepihak.
Dampak Terhadap Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Global
Sentimen nasionalisme yang kental dalam populisme sering kali berujung pada kebijakan proteksionisme ekonomi. Dengan dalih melindungi lapangan kerja domestik dan industri lokal, pemimpin populis tidak ragu untuk memberlakukan tarif perdagangan yang memicu perang dagang. Secara geopolitik, retorika “kita melawan mereka” dapat memperburuk ketegangan antarnegara, karena masalah domestik sering kali dialihkan ke musuh eksternal sebagai alat mobilisasi massa. Hal ini menciptakan lingkungan internasional yang lebih kompetitif dan kurang kooperatif, di mana norma-norma diplomatik sering kali diabaikan demi kepentingan narasi politik di dalam negeri.
Masa Depan Tatanan Internasional di Era Populisme
Populisme telah membuktikan bahwa kebijakan luar negeri tidak lagi bisa dipisahkan dari dinamika sosial di tingkat akar rumput. Meskipun beberapa gerakan populis mungkin mengalami pasang surut, pengaruhnya telah meninggalkan jejak permanen pada bagaimana negara-negara mendefinisikan kepentingan nasional mereka. Tantangan terbesar bagi komunitas internasional ke depan adalah menemukan cara untuk tetap menjaga kerja sama global di tengah meningkatnya tuntutan akan kedaulatan absolut dan proteksionisme. Stabilitas dunia akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mengintegrasikan aspirasi rakyat tanpa harus merusak pilar-pilar diplomasi yang telah menjaga perdamaian selama beberapa dekade terakhir.
