Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen krusial pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Namun, ketika mendekati masa pemilihan umum (pemilu), program ini seringkali masuk dalam pusaran perdebatan politik, memunculkan pertanyaan tentang motif dan dampaknya terhadap integritas demokrasi.
Pada dasarnya, bansos dirancang untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Ini adalah amanat konstitusi dan bentuk kehadiran negara untuk rakyatnya.
Namun, dalam konteks pemilu, bansos seringkali menjadi arena tarik-ulur politik. Penyaluran yang intensif menjelang hari pencoblosan, narasi yang mengaitkan program dengan keberhasilan atau janji kandidat tertentu, serta klaim kepemilikan atas program, memunculkan dugaan politisasi. Tujuannya disinyalir bukan semata-mata kesejahteraan, melainkan untuk meraih simpati dan dukungan suara.
Dampak dari politisasi bansos ini cukup serius. Pertama, dapat mengikis prinsip netralitas aparatur negara dan institusi yang seharusnya bebas dari kepentingan politik praktis. Kedua, berpotensi mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi pemilu, di mana kandidat atau petahana yang memiliki akses terhadap sumber daya negara dapat diuntungkan secara tidak fair. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah potensi mereduksi rasionalitas pemilih. Bantuan yang diterima dapat menciptakan persepsi utang budi atau bahkan ketergantungan, menggeser fokus dari visi-misi dan rekam jejak kandidat ke gratifikasi instan.
Untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan bansos tetap pada koridornya sebagai alat kesejahteraan, diperlukan transparansi maksimal dalam penyaluran, pengawasan ketat dari berbagai pihak, serta edukasi publik tentang hak-hak mereka sebagai warga negara tanpa embel-embel politik. Politik bansos seharusnya bukan tentang jual beli suara, melainkan cerminan komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyatnya secara berkelanjutan, jauh dari bayang-bayang kepentingan elektoral jangka pendek.
