Politik Dana Kebudayaan: Antara Apresiasi dan Intervensi
Dana kebudayaan seringkali dipandang sebagai tulang punggung pelestarian dan pengembangan seni, tradisi, serta inovasi artistik. Namun, di balik setiap alokasi anggaran, tersembunyi intrik politik yang kompleks. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan prioritas, ideologi, dan kepentingan kekuasaan.
Pemerintah mengalokasikan dana kebudayaan dengan berbagai alasan mulia: melestarikan warisan bangsa, mendorong inovasi artistik, hingga membangun citra nasional di mata dunia (soft power). Dana ini diyakini dapat memperkaya kehidupan masyarakat, menjadi medium pendidikan, dan bahkan penggerak ekonomi kreatif.
Namun, proses penentuan siapa yang berhak menerima, genre apa yang diprioritaskan, atau proyek mana yang didukung, tak lepas dari tarik-menarik kepentingan. Dana kebudayaan bisa menjadi alat untuk mempromosikan ideologi tertentu, mendukung kelompok seniman yang selaras dengan kekuasaan, atau bahkan meredam suara-suara kritis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, namun seringkali sulit dicapai, membuka celah bagi praktik KKN atau penyalahgunaan wewenang.
Dilema utama terletak pada ketegangan antara kebebasan artistik dan potensi intervensi politik. Seniman membutuhkan ruang tanpa campur tangan untuk berkreasi secara otentik, mengeksplorasi batas, dan bahkan mengkritik. Namun, ketika pendanaan bergantung pada agenda politik, ada risiko karya-karya yang dihasilkan menjadi seragam, kurang berani, atau sekadar menjadi alat propaganda. Hal ini berpotensi memandulkan kreativitas dan menghambat perkembangan kebudayaan yang sehat dan beragam.
Pada akhirnya, politik dana kebudayaan adalah arena kompleks yang membutuhkan keseimbangan cermat. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dan pelindung, bukan pengendali. Tujuannya adalah agar dana tersebut benar-benar menjadi katalisator bagi kebudayaan yang hidup, kritis, dan berdaya, bukan sekadar alat politik yang menguntungkan segelintir pihak. Keterlibatan masyarakat sipil, seniman, dan akademisi dalam perumusan kebijakan dan pengawasan alokasi dana menjadi krusial demi terwujudnya ekosistem kebudayaan yang mandiri dan berintegritas.
