Analisis Hukuman bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika: Antara Pidana dan Rehabilitasi
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya merusak individu tetapi juga tatanan sosial. Dalam kerangka hukum, penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika menghadirkan dilema tersendiri: antara pendekatan represif-punitive (penghukuman) dan pendekatan rehabilitatif (pemulihan). Artikel ini akan menganalisis bagaimana sistem hukum mencoba menyeimbangkan tujuan penghukuman dengan upaya pemulihan bagi para pecandu.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan utama. UU ini membedakan secara tegas antara pengedar/produsen dan pengguna. Bagi pengguna, terutama yang terbukti sebagai pecandu, penekanan tidak hanya pada aspek pidana murni, melainkan juga pada kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ini mencerminkan pandangan bahwa pecandu adalah korban yang memerlukan pertolongan, bukan semata-mata kriminal yang harus dipenjara.
Penentuan jenis dan durasi hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika tidaklah tunggal. Beberapa faktor dipertimbangkan hakim, antara lain: tingkat ketergantungan (ringan, sedang, berat), jumlah barang bukti (untuk konsumsi pribadi atau distribusi), riwayat residivis, dan ada tidaknya upaya kooperatif dari pelaku. Putusan hakim bisa berupa pidana penjara murni, rehabilitasi murni, atau kombinasi keduanya. Tren yang berkembang adalah mendorong rehabilitasi sebagai opsi utama, terutama bagi pengguna kali pertama dengan tingkat ketergantungan ringan.
Meskipun pendekatan rehabilitatif diutamakan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kapasitas lembaga rehabilitasi yang belum memadai, serta stigma sosial yang masih melekat pada mantan pecandu, menghambat reintegrasi mereka ke masyarakat. Selain itu, masih sering ditemukan kasus di mana pecandu murni justru berakhir di penjara tanpa mendapatkan akses rehabilitasi yang layak, memperparah masalah overkapasitas lapas dan gagalnya tujuan pemulihan.
Analisis hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menunjukkan kompleksitas pendekatan hukum yang berupaya menyeimbangkan keadilan retributif dengan keadilan restoratif. Fokus pada rehabilitasi merupakan langkah progresif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perubahan paradigma masyarakat. Masa depan penanganan masalah ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan untuk memastikan bahwa pecandu mendapatkan penanganan yang tepat, bukan hanya hukuman, demi pemulihan diri dan stabilitas sosial.
