Bimbang Hukum Penggunaan Dashcam: Antara Bukti dan Privasi di Jalan Raya
Penggunaan kamera dasbor atau dashcam semakin populer di kalangan pengemudi di Indonesia. Alat ini menjanjikan rasa aman dan berfungsi sebagai ‘saksi bisu’ di jalan, merekam setiap kejadian tak terduga mulai dari insiden lalu lintas, kecelakaan, hingga potensi tindak kejahatan. Namun, di balik manfaatnya, muncul pertanyaan besar mengenai aspek hukum pemakaian dan rekaman dashcam, menciptakan zona abu-abu yang menimbulkan kebimbangan.
Manfaat Jelas, Aturan Belum Tegas
Manfaat dashcam jelas: rekaman video dapat menjadi alat bukti penting bagi penegak hukum dan perusahaan asuransi dalam menentukan kronologi dan pihak yang bertanggung jawab atas suatu insiden. Ini sangat membantu di negara dengan tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi.
Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan dashcam. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebimbangan, terutama terkait isu privasi. Rekaman dashcam seringkali menangkap wajah orang lain, plat nomor kendaraan, hingga percakapan pribadi tanpa izin. Hal ini berpotensi melanggar hak privasi individu, yang dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan terutama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Status Rekaman sebagai Alat Bukti
Meskipun rekaman dashcam kerap diterima sebagai petunjuk atau alat bukti tambahan dalam penyidikan dan persidangan, statusnya sebagai ‘alat bukti sah’ secara mutlak masih diperdebatkan. Kekuatan pembuktiannya bisa bervariasi tergantung konteks, integritas rekaman (apakah ada manipulasi?), dan interpretasi hakim.
Secara praktik, aparat kepolisian dan pengadilan cenderung memanfaatkan rekaman dashcam sebagai alat bantu untuk mengungkap fakta, terutama jika tidak ada bukti lain yang lebih kuat. Namun, penyebaran rekaman yang mengandung data pribadi atau mempermalukan orang lain tanpa persetujuan di media sosial, misalnya, dapat berujung pada tuntutan hukum atas dasar pencemaran nama baik atau pelanggaran UU PDP.
Langkah Mitigasi dan Harapan ke Depan
Untuk meminimalkan risiko hukum, pengguna dashcam disarankan untuk:
- Tidak menyebarluaskan rekaman yang mengandung data pribadi atau mempermalukan orang lain di media sosial.
- Menyerahkan rekaman hanya kepada pihak berwenang (polisi/hakim) jika diperlukan untuk kepentingan hukum.
- Memastikan rekaman hanya digunakan untuk tujuan keamanan dan bukti insiden, bukan untuk pengawasan atau penyalahgunaan lainnya.
Bimbang pemakaian dashcam di Indonesia adalah cerminan kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas. Sementara menunggu payung hukum yang pasti, kesadaran dan kehati-hatian pengguna menjadi kunci agar manfaat dashcam tidak berbenturan dengan hak-hak privasi individu dan prinsip hukum yang berlaku. Penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak pribadi di era digital ini.
