Alasan DPR Mempercepat Proses
DPR menegaskan bahwa percepatan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi. Pasal-pasal lama dianggap tidak relevan lagi dan perlu penyesuaian agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang mutakhir. Percepatan ini bertujuan agar sistem pidana nasional tetap responsif terhadap kejahatan modern dan dinamika masyarakat yang terus berubah.
Kejahatan Modern Memaksa Perubahan
Fenomena kejahatan digital, penyalahgunaan data, serta kriminalitas lintas negara menuntut aturan pidana yang lebih mutakhir. Ketentuan lama tidak selalu memadai untuk menangani kasus-kasus baru, sehingga percepatan revisi dianggap mendesak. DPR berharap langkah ini dapat menutup celah hukum dan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum.
Konsolidasi Politik dan Efisiensi Pembahasan
Percepatan pembahasan juga dipengaruhi oleh konsolidasi antarfraksi di DPR. Kesepakatan politik membuat rapat kerja berlangsung lebih cepat dan fokus pada poin-poin utama. Namun, publik mempertanyakan apakah percepatan ini tetap menjaga kualitas kajian dan keterlibatan masyarakat. Proses legislasi pidana memerlukan ketelitian agar setiap pasal dapat diterapkan secara efektif dan adil.
Kekhawatiran Publik terhadap Minimnya Partisipasi
Pembahasan cepat membatasi ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum untuk memberi masukan. Akses terhadap draf RUU yang terbatas meningkatkan risiko pasal multitafsir atau kontroversial. Evaluasi publik sangat penting untuk memastikan perubahan hukum pidana tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Legislasi
Untuk menjaga kualitas legislasi, DPR perlu memperkuat mekanisme transparansi. Publikasi draf secara berkala, konsultasi terbuka dengan pakar, dan keterlibatan lembaga independen dapat memastikan percepatan tetap menjaga akuntabilitas. Prinsip kehati-hatian dan keterbukaan harus tetap dijalankan agar pembaruan hukum pidana efektif dan adil.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana penting untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan kejahatan modern dan harmonisasi regulasi. Namun, transparansi, partisipasi publik, dan kajian mendalam harus tetap dijaga. Dengan keseimbangan ini, revisi hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum lebih baik sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.
